Rudiantara optimis UU Perlindungan Data Pribadi disahkan tahun ini karena kebutuhannya mendesak
Hingga kini peretasan kriptokurensi terbesar yang pernah terjadi dialami oleh Coincheck pada 26 Januari 2018 yaitu senilai US$ 530 juta (58 miliar Yen).
Pemkab Serang fokus dalam pelaksanaan e-government serta pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dengan menggandeng BSSN.
Jika memang tertarik untuk investasi kriptokurensi, sebaiknya Anda bisa kenali dulu sejumlah penyedia penukaran kriptokurensi berikut ini.
Situng KPU ini mempertaruhkan negara yang merugikan semua peserta Pemilu mulai dari Capres, DPD, parpol hingga caleg.
Potensi besar penggunaan IoT di Indonesia bisa dimanfaatkan di berbagai bidang kehidupan seperti listrik, peternakan dan pertanian
Facebook ingin mengubah penawaran kripto menjadi semacam identitas digital yang memungkinkan pengguna membayar dengan koin Facebook di situ web pihak ketiga.
Serangan di Baltimore ini mirip dengan kejadian di Kota Greenville, North Carolina, bulan lalu. Greenville mendapatkan serangan ransomware RobinHood.
Indonesia butuh waktu untuk menggelar e-voting menyeluruh sementara akses dan coverage internet merupakan faktor utama sistem Pemilu berbasis elektronik
Temuan itu terungkap oleh dua peneliti keamanan siber (cybersecurity) dari vpnMentor, Noam Rotem dan Ran Locar.
CZ, sapaannya, memang ditakdirkan turun ke bumi untuk menjadi miliarder kriptokurensi. Ia masuk Daftar Orang Terkaya di China dengan kekayaan Rp 17,17 triliun.
Pada 2016 peretas China menyerang balik Badan Keamanan Nasional (National Security Agency/NSA) dengan alat peretas yang dipakai NSA saat menyerang China.
"Harap dipahami juga bahwa peretas masih dapat mengontrol akun pengguna tertentu dan dapat menggunakannya untuk mempengaruhi harga sementara ini," kata Zhao.
Peretas yang membobol pada Selasa (7/5/2019) itu, menurut Binance, mencuri 7.000 Bitcoin senilai hampir US$ 41juta atau sekitar Rp 586 miliar.
Cisco kembangkan 12 jenis teknologi menghadapi potensi serangan siber di berbagai bidang seperti dunia bisnis, production base dan manufacturing
Indonesia membutuhkan regulasi yang memahami ekosistem masyarakat era digital untuk beralih dari demokrasi ke ecognogracy termasuk mempersiapkan sistem e-voting