Tokopedia, perusahaan situs belanja daring, melaporkan penyebar basis data pelanggannya kepolisian.
Peretas meminta uang tebusan sebesar US$ 14 juta atau sekitar Rp 202 miliar.
Para peretas bisa memanfaatkan kode-kode biner yang kompatibel di Windows 10 untuk penyebaran malicious software (malware) atau perkakas lunak jahat.
Para pengembang layanan fintech ilegal juga bergerilya. Mereka menebar iming-iming kepada masyarakat yang sedang terbelit utang atau kekurangan uang.
Rekayasa sosial atau social hacking adalah jurus lain penjahat siber untuk “merampok korban” selain menggunakan malware.
Sekitar 800 orang yang diduga terlibat dalam sindikat kriminal itu ditangkapi di berbagai wilayah di Eropa.
Linkedln mengonfirmasi adanya cacat aplikasi yang menggangu privasi penggunanya di perangkat iOS.
Pendiri Microsoft, Bill Gates, menuding perusahaan media sosial, seperti Facebook dan Twitter, turut menyebarkan informasi salah tentang Covid-19.
Penggunaan kata sandi yang sulit akan membantu memperkuat keamanan perangkat dan mempersulit peretas mengakses ponsel Anda.
Jika pemerintah China meminta data pengguna, Kevin memastikan TikTok tidak akan memberikannya.
Rencana itu dipicu setelah lembaga intelijen Inggris, GCHQ, meningkatkan kekhawatiran keamanan baru atas teknologi China tersebut.
Hinsa juga akan berkolaborasi dan berkoordinasi dengan DPR, ketika terjadi sebuah serangan siber.
RUU KKS sudah mulai dibahas di DPR RI sejak 2019. Namun, karena berakhirnya masa kerja anggota DPR RI periode lalu, beleid itu belum rampung.
Layanan pinjaman daring itu tidak terdaftar dan tidak berizin dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas perizinan, pengaturan, dan pengawasan fintech.
Natasha Amadea menjadi salah satu dari dua konsultan keamanan siber perempuan di Horangi, salah satu perusahaan cybersecurity terkemuka di dunia.
Cyble Inc, perusahaan keamanan siber asal Atlanta, Amerika Serikat, menemukan penjualan data ratusan ribu pelanggan KreditPlus.
Beberapa aplikasi bahkan tersedia di Play Store selama lebih dari setahun sebelum dihapus.
Raker juga menyepakati mengganti RUU Penyadapan dengan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
Dengan adanya undang-undang, komitmen negara lebih tinggi, kekuatan hukumnya jauh lebih kuat, ujar Direktur Eksekutif Tordillas, Awaludin Marwan.
Pasal-pasal itu harus ada sehingga bisa mengatur tentang pihak-pihak yang harus bertanggung jawab.