Menkominfo Jelaskan Lembaga Pengawas dan Sanksi Pelanggar UU PDP
Pemerintah Dorong Partisipasi Publik Terapkan UU Perlindungan Data Pribadi
CIPS meminta Perumusan Aturan Turunan UU Perlindungan Data Pribadi Perlu Pelibatan Swasta.
Johnny Sebut UU Perlindungan Data Pribadi Perkuat Kewenangan Pemerintah.
Indonesia akan memainkan peran yang lebih besar dalam membentuk masa depan ekonomi digital dan perkembangan teknologi di kawasan Asia Tenggara.
Hal tersebut terjadi akibat ketidaksolidan dalam perumusan pasal-pasal terkait dengan prosedur penegakan hukum, sebagai imbas kuatnya kompromi politik.
Bappebti Blokir 760 Domain Situs Web, Ingatkan Risiko Bertransaksi di Entitas PBK Yang Tidak Berizin
Huawei tawarkan teknologi digital, dan menyediakan “Everything as a Service” lewat tiga pilar layanan.
Salah satu poin krusial yang membuat pembahasannya berlarut sejak diajukan pemerintah pada 2019 adalah tentang keberadaan lembaga perlindungan data pribadi
RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) telah resmi disahkan menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023.
evaluasi ini dilakukan untuk lebih meningkatkan keseluruhan sistem dalam rangka penanganan atau pencegahan serangan siber.
Uber, dalam pembaharuannya, mengatakan "tidak ada bukti" bahwa informasi pribadi pengguna telah disusupi dalam pelanggaran sistem komputer internal.
Google, Microsoft Bisa Dapatkan Kata Sandi Melalui Pemeriksa Ejaan Browser Web.
HUAWEI CONNECT 2022 Awali Tur Global di Bangkok dengan Usung Tema "Unleash Digital".
Pemerintah telah menyusun Roadmap Digital Indonesia 2021-2024, panduan strategis untuk mendorong proses transformasi digital di Indonesia
LastPass mengungkapkan bahwa pelaku ancaman memiliki akses ke sistemnya untuk periode empat hari pada Agustus 2022.
Hasil riset menunjukkan sektor energi akan menjadi target serangan siber setahun ke depan.
Ini Negara dengan Anggaran Terbesar untuk Keamanan Siber.
SWI Kembali Membuka Posko Pengaduan Pinjol Ilegal akibat maraknya aduan pinjol ilegal.
Jika sudah disahkan, maka UU PDP bisa langsung diterapkan. Meskipun pemerintah belum menerbitkan aturan turunan terkait UU PDP ini.