Cyberthreat.id – Aplikasi TikTok bakal dilarang di seluruh perangkat anggota Parlemen Skotlandia dan staf. Saran larangan tersebut hasil diskusi dengan Pusat Keamanan Siber Nasional setempat.

Hal itu disampaikan Chief Information Officer (CIO) juga Kepala Grup Layanan Digital Parlemen Skotlandia, Alan Balharrie, dikutip dari Sky.com, diakses Senin (20 Maret 2023).

"Kami sangat menyarankan agar semua anggota, staf anggota, staf parlemen, dan staf kontraktor menghapus aplikasi TikTok dari perangkat apa pun yang saat ini digunakan untuk mengakses sistem TI Parlemen Skotlandia, termasuk perangkat pribadi dan perangkat yang dikeluarkan Sotticsh Parliamentary Corporate Body (SPCB), badan parlemen yang bertanggung jawab urusan admnistrasi.

Menurut Allan, nasihat keamanan untuk mencopot TikTok dari seluruh perangkat karena berdasarkan pendekatan "kehati-hatian dan informasi terbaik yang tersedia bagi saat ini mengingat kekhawatiran seputar informasi yang dapat dikumpulkan aplikasi TikTok dari perangkat," ujarnya.

Pihaknya mengatakan akan terus berkomunikasi dengan mitra keamanan siber terkait peninjauan aplikasi TikTok.

Pada Kamis pekan lalu, Menteri Kantor Kabinet Oliver Dowden mengumumkan bahwa TikTok dilarang di ponsel atau perangkat pemerintah Inggris. Larangan tersebut karena "mungkin" ada risiko data dan informasi pemerintah digunakan oleh aplikasi tersebut.

Meski penggunaan TikTok terbatas, kata dia, melarangnya adalah sebuah langkah "kebersihan dunia maya yang baik".

Kini Inggris dan Skotlandia bergabung dengan Amerika Serikat, Kanada, dan Uni Eropa terkait larangan terhadap TikTok.

TikTok, yang dimiliki oleh perusahaan internet China ByteDance, mengatakan "kecewa" dengan keputusan tersebut dan mengatakan larangan didasarkan pada "kesalahpahaman mendasar dan didorong oleh geopolitik yang lebih luas".

Juru bicara TikTok menambahkan, perusahaan tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah untuk mengatasi masalah apa pun, tetapi harus dinilai berdasarkan fakta dan diperlakukan sama dengan pesaing (perusahaan lain).

"Kami telah mulai menerapkan rencana komprehensif untuk lebih melindungi data pengguna Eropa kami, termasuk menyimpan data pengguna Inggris di pusat data Eropa kami dan memperketat kontrol akses data, termasuk pengawasan independen pihak ketiga terhadap pendekatan kami," ujarnya.[]