Cyberthreat.id – Ninik Rahayu, Ketua Dewan Pers yang baru saja terpilih untuk mengisi kekosongan jabatan sepeninggal Azyumardi Azra, mengatakan, bahwa kemerdekaan pers di Indonesia masih harus terus diperjuangankan, terutama di tahun politik yang sebentar lagi bakal dihadapi.

Menurut Ninik, penegakan kemerdekaan pers membutuhkan dukungan dari semua pihak. "Kemerdekaan pers perlu didukung oleh masyarakat yang berani dan terbuka, pemerintah yang terbuka dan akuntabel, juga penegak hukum yang responsif," ujarnya dalam keterangan tertulis di situswebnya, Selasa (17 Januari 2023).

Tak hanya itu, menurut dia, kemerdekaan pers juga butuh dukungan dari kepala negara, termasuk dalam lingkup regulasi yang berpotensi memunculkan kemunduran dan stagnasi kemerdekaan pers.

Namun, ia juga tak lupa menyinggung peran pemilik perusahaan pers agar memperhatikan para wartawannya. "Semangat tinggi untuk mendirikan perusahaan pers harus disertai dengan kemampuan untuk menyejahterakan karyawan," kata Ninik yang menjabat untuk sisa periode berjalan hingga 2025.

Selain itu, para wartawan juga perlu didukung dari segi kompetensi secara profesional.

Lebih lanjut, ia mengimbau kepada komunitas pers nasional untuk menjunjung tinggi etika dan bekerja penuh integritas, "Guna bersama sama memerangi konten yang tidak bertanggung jawab serta memecah belah, dan berdampak buruk bagi masyarakat," ujarnya.

Dalam kontestasi 2024, kata dia, pers harus mampu menjadi solusi bagi publik dengan memberikan informasi yang akurat, bertanggung jawab, dan sesuai kode etik jurnalistik.

Tujuannya adalah agar publik tidak salah dalam memilih pemimpin bangsa dan pers mampu menjaga iklim demokrasi yang sehat, Ninik menegaskan.[]