Serangan itu menyebabkan semua sistem informasi dienkripsi dan tidak tersedia baik untuk pegawai internal maupun masyarakat umum.
Cyberthreat.id - Serangan ransomware menghantam Departemen Kehakiman dan Pengembangan Konstitusi Afrika Selatan. Beberapa layanan, termasuk layanan email, dan layanan akses publik terkena dampaknya.
Departemen Kehakiman mengklaim bahwa tidak ada data yang telah dieksfiltrasi oleh operator ransomware.
Departemen Kehakiman mengungkapkan bahwa pelanggaran keamanan terjadi pada 6 September lalu. Staf TI memberi tahu penegak hukum dan bekerja dengan mereka untuk memulihkan operasi dengan cepat.
“Hal ini menyebabkan semua sistem informasi dienkripsi dan tidak tersedia baik untuk pegawai internal maupun masyarakat umum. Akibatnya, semua layanan elektronik yang disediakan oleh departemen terpengaruh, termasuk penerbitan surat kuasa, layanan jaminan, e -mail dan situs web departemen.” kata juru bicara Steve Mahlangu dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis
"Departemen menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada semua klien atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Diyakini bahwa layanan yang terpengaruh akan dipulihkan dalam beberapa hari ke depan," tulis Departemen Kehakiman dalam pernyataannya di Twitter.
“Departemen ingin meyakinkan semua pihak yang terkena dampak bahwa tim TI kami bekerja tanpa lelah untuk memulihkan layanan secepat mungkin.”
Sejauh ini, Departemen Kehakiman belum mengungkap jenis ransomware apa yang menginfeksi sistemnya.[]
Demokratisasi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence; AI), pada dasarnya, adalah memperluas aksesibilitas teknologi AI ke basis pengguna yang lebih luas.
Di tengah latar belakang ini, ada aspek penting yang secara halus terjalin dalam narasinya, yaitu penanganan identitas non-manusia.
"Karena kita hidup di era digital, jangan hanya menjadi konsumen, tetapi bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang lebih produktif," tambah Nezar.