RUU tersebut akan diajukan sesegera mungkin untuk mengatur perusahaan TI agar tidak memonopoli pasar.
Cyberthreat.id – Perusahaan teknologi asing akan dipaksa membuka kantor di Rusia. Jika tidak mau tunduk dengan aturan yang berlaku, mereka akan dilarang memasang iklan, demikian salah satu hal yang diatur dalam RUU yang sedang dibahas parlemen Rusia.
Kepala Kebijakan Informasi dan Komite di Majelis Rendah Parlemen Rusia (Duma Negara), Alexander Khinshtein, mengatakan, RUU tersebut akan diajukan sesegera mungkin untuk mengatur perusahaan TI agar tidak memonopoli pasar.
“RUU akan mewajibkan pemilik sumber daya informasi yang besar dengan pengguna harian di Rusia setidaknya 500.000 orang untuk membuka kantor resmi, yang sepenuhnya mewakili kepentingan dan jawaban mereka atas aktivitas perusahaan,” tulis Alexander di saluran Telegram-nya, dikutip dari Reuters, diakses Selasa (18 Mei 2021).
Jika mereka tidak mau membuka kantor, perusahaan dilarang mengiklankan layanan mereka atau menghosting iklan di platform. Mereka juga bisa dilarang mengumpulkan pembayaran atau data pribadi.
"Penting bahwa semua tindakan ini tidak melanggar kepentingan pengguna Rusia… " kata dia.
Rusia ingin memperkuat kontrol internet dan mengurangi ketergantungan pada perusahaan dan negara asing. Apple, Facebook, TikTok, Google, dan Twitter adalah perusahaan-perusahaan yang paling menjadi sorotan otoritas lokal setempat.[]
Demokratisasi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence; AI), pada dasarnya, adalah memperluas aksesibilitas teknologi AI ke basis pengguna yang lebih luas.
Di tengah latar belakang ini, ada aspek penting yang secara halus terjalin dalam narasinya, yaitu penanganan identitas non-manusia.
"Karena kita hidup di era digital, jangan hanya menjadi konsumen, tetapi bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang lebih produktif," tambah Nezar.