Cyberthreat.id – Besok pagi, Rabu (20 Januari 2021) waktu Amerika Serikat, ialah hari perpisahan Presiden Donald Trump di Gedung Putih.

Posisi Trump akan digantikan oleh Presiden Terpilih Joe Biden yang menang dalam Pemilu AS pada November 2020.

Dua hari sebelum lengser dari kekuasaannya, Senin (18 Januari), Trump meneken surat perintah eksekutif yang meminta lembaga-lembaga federal mengkaji dan menilai risiko keamanan yang bisa ditimbulkan dari drone-drone buatan China.

Termasuk, mengkaji lagi armada nirawak pemerintah AS yang dibuat oleh perusahaan negara lain yang dianggap musuh, termasuk Rusia, Iran, dan Korea Utara.

Seperti dikutip dari Reuters, diakses Selasa (19 Januari), isi perintah tersebut juga mencakup langkah-langkah yang bisa diambil untuk mengurangi risiko.

“Termasuk, jika diperlukan, setop semua penggunaan (drone) dan singkirkan segera (drone) dari layanan federal,” demikian isi surat perintah itu.

Pada Desember 2020, Departemen Perdagangan AS memasukkan SZ DJI Technology Co China, pembuat drone terbesar di dunia, ke daftar hitam perusahaan yang dipantau AS bersama belasan China lain.

Sebelumnya, awai 2020, Departemen Dalam Negeri AS juga melarang sekitar 800 drone buatan China, tetapi akan mengizinkan penggunaannya untuk situasi darurat.

Setelah itu, pada Oktober tahun lalu, Menteri Dalam Negeri AS David Bernhardt memerintahkan untuk setop pembelian tambahan drone buatan China.

DJI mengatakan pada bulan lalu bahwa mereka kecewa dengan keputusan Departemen Perdagangan. Meski begitu, kata perusahaan, pelanggan di AS masih dapat terus membeli dan menggunakan produk DJI secara normal.[]