Kerja sama kedua pihak meliputi perlindungan ITE, perlindungan infrastruktur cyber hingga pembangunan SDM dan pertukaran informasi
Cyberthreat.id - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam rangka melakukan Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Bidang Pertanian.
Memorandum of Understanding (MoU) kedua pihak merupakan bagian dari program kerja Kementerian Pertanian sebagai upaya percepatan pencapaian target produksi pangan dan akselerasi ekspor komoditas strategis.
"BSSN turut hadir sebagai institusi yang mendukung pencapaian program tersebut melalui dukungan Perlindungan ITE di Bidang Pertanian," kata Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (27 Januari 2020).
BSSN, ujar Hinsa, merupakan institusi yang bertugas melaksanakan keamanan siber (cybersecurity) secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengkonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber.
Kerjasama yang dijalin dalam jangka waktu lima (5) tahun ini mencakup beberapa hal. Diantaranya, BSSN akan berperan dalam memberikan dukungan pemanfaatan sertifikat elektronik untuk meningkatkan keamanan pada berbagai transaksi elektronik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian.
BSSN juga akan memberikan dukungan pengamanan teknologi informasi dan komunikasi terhadap infrastruktur IT yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian.
"BSSN dan Kementerian Pertanian juga sepakat untuk membangun kolaborasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki, serta pertukaran informasi."
Pada kesempatan tersebut Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sekaligus mengumumkan kolaborasi dengan delapan kementerian dan badan pemerintah lainnya. Selain BSSN, pihak Kementan juga bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Kominfo, Kemendagri, Kemenko UKM, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Kementerian Desa.
Syahrul Yasin Limpo mengatakan Rakernas dan pertemuan ribuan pejabat ini sebagai "upaya membangun lompatan dan inovasi di bidang pertanian".
Demokratisasi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence; AI), pada dasarnya, adalah memperluas aksesibilitas teknologi AI ke basis pengguna yang lebih luas.
Di tengah latar belakang ini, ada aspek penting yang secara halus terjalin dalam narasinya, yaitu penanganan identitas non-manusia.
"Karena kita hidup di era digital, jangan hanya menjadi konsumen, tetapi bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang lebih produktif," tambah Nezar.