Rantai pasokan (supply chain) telah menjadi target peretas untuk menembus pertahanan perusahaan/korporasi besar dan melakukan serangan siber
Cyberthreat.id - Direktorat Cyber Nasional Israel pada Minggu (22 Desember 2019) meluncurkan program perlindungan cyber terbaru untuk penyedia (provider) layanan pemerintah, infrastruktur kritis, dan lembaga keuangan.
Rencana tersebut menetapkan standar terpadu baru untuk provider dan menetapkan standar keamanan siber Israel, yang akan diawasi oleh puluhan pakar cyber, sebagaimana diberitakan XinHua, Senin (23 Desember 2019).
Dalam beberapa tahun terakhir, penyedia dalam rantai pasokan (supply chain) telah menjadi target bagi peretas yang mencoba menembus pertahanan perusahaan/korporasi besar dan melakukan serangan siber (cyber attack).
Menurut rencana, Unit Perlindungan Cyber Pemerintah Israel (Government Cyber Protection Unit) di kantor Perdana Menteri telah menginstruksikan badan-badan pemerintah untuk meminta pemasok (supplier) menyatakan persetujuan yang memenuhi standar baru tersebut.
Sebagai bagian dari program ini, direktorat akan memasang "kalkulator cyber" di situs webnya, yang akan memungkinkan badan pemerintah untuk memasukkan parameter dan mendapatkan laporan situasi keamanan siber di Israel.
"Rencana baru ini akan menempatkan Israel sebagai pemimpin dan inovator di bidang ini dan memperkuat tingkat perlindungan siber dari seluruh ekonomi Israel," kata direktorat tersebut.
Demokratisasi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence; AI), pada dasarnya, adalah memperluas aksesibilitas teknologi AI ke basis pengguna yang lebih luas.
Di tengah latar belakang ini, ada aspek penting yang secara halus terjalin dalam narasinya, yaitu penanganan identitas non-manusia.
"Karena kita hidup di era digital, jangan hanya menjadi konsumen, tetapi bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang lebih produktif," tambah Nezar.