Cyberthreat.id - Dua senator Amerika Serikat (AS) Gary Peters dan Rick Scott memperkenalkan undang-undang yang melindungi sekolah dari serangan cyber. Tahun 2019 menjadi momok menakutkan bagi sekolah-sekolah di AS yang banyak menjadi sasaran serangan siber terutama Ransomware.

RUU yang diperkenalkan Peters dan Scott dinamakan K-12 Cybersecurity Act, mewajibkan Department of Homeland Security (DHS) untuk membuat daftar rekomendasi cybersecurity hingga sumber daya bagi sekolah untuk meningkatkan perlindungan siber.

DHS juga diharuskan mempelajari dan memeriksa keseluruhan risiko dan ancaman yang dihadapi sekolah di AS.

Peters mengatakan RUU itu akan membantu sekolah "melindungi diri dari peretas yang mencari keuntungan dari kerentanan dan keamanan siber di sektor pendidikan."

"Sekolah-sekolah di seluruh negara ini dipercayakan untuk melindungi data pribadi siswa dan fakultas mereka, tetapi mereka (sekolah) kekurangan banyak sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk mempertahankan diri  dari serangan cyber canggih," kata Peters dilansir The Hill, Selasa (17 Desember 2019).

Scott mengatakan bahwa “keselamatan sekolah harus menjadi prioritas utama negara termasuk melindungi informasi para siswa dan guru hingga staf".

"Saya bangga bisa mensponsori K-12 Cybersecurity Act 2019 untuk melindungi sekolah, siswa, dan para pendidik. Kita harus memberi mereka sumber daya yang dibutuhkan agar tetap aman."

Kelompok seperti Asosiasi Pendidikan Nasional, Federasi Guru Amerika, Asosiasi Nasional Kepala Sekolah Menengah dan Konsorsium Jaringan Sekolah di AS telah menyatakan dukungan untuk RUU tersebut pada Senin (16 Desember 2019).

K-12 Cybersecurity Act diusulkan Senat AS akibat sepanjang tahun 2019 serangan cyber menyasar sekolah-sekolah di seluruh negara bagian AS meningkat signifikan. Terutama serangan yang melibatkan Malware dan Ransomware, dimana pelaku kriminal siber mengenkripsi sistem dan meminta tebusan untuk membukanya.

Dark Reading menyebut lebih dari 1000 sekolah di AS menghadapi serangan siber seperti Ransomware sepanjang tahun 2019.

Juli lalu Gubernur Louisiana John Bel Edwards menyatakan keadaan darurat di seluruh negara bagian setelah beberapa distrik sekolah menjadi korban serangan Ransomware pada bulan Juli. Sekolah terpaksa ditutup selama dua hari pada bulan Agustus karena serangan Ransomware melemahkan dan mengganggu operasional.

RUU baru ini mirip dengan RUU bipartisan yang diperkenalkan Agustus lalu. Mirip juga dengan UU Peningkatan Cybersecurity Pemerintah Negara Bagian dan Daerah. DHS akan bekerja keras membuat "panduan sumber daya" untuk membantu pejabat pemerintah negara bagian dan pemerintah lokal dalam menanggapi dan mempersiapkan serangan cyber.