Australia memutuskan untuk mengikuti jejak Inggris dalam mengatur pornografi online.
Cyberthreat.id – Australia memutuskan untuk mengikuti jejak Inggris dalam mengatur pornografi online. Komite Tetap Dewan Perwakilan tentang Kebijakan Sosial dan Urusan Hukum akan menerapkan verifikasi usia untuk pornografi online dan taruhan online.
Rancangan undang-undang itu diajukan ke DPR oleh dua kementerian yaitu Menteri untuk Keluarga dan Layanan Sosial Senator Anne Ruston dan Menteri Komunikasi, Keselamatan Siber, dan Seni Paul Fletcher seperti dikutip dari ZDNet, yang diakses Senin (16 September 2019).
Dengan verifikasi usia tersebut, pemerintah Australia ingin membatasi pengunjung situs dewasa dan judi online. Ini sebagai langkah melindungi anak-anak secara online.
Risiko potensial lain dari penerapak kebijakan tersebut, seperti pelanggaran privasi, kebebasan berekspresi, jaminan palsu, dan lain-lain tetap akan mejadi perhatian Komite.
Berita Terkait:
Komite juga akan memeriksa dampak ekonomi dari verifikasi usia. Aturan secara eksplisit mengacu seperti yang diusulkan Britania Raya, yang mulai berlaku pada 15 Juli, tetapi kemudian ditunda lagi.
Rancangan aturan itu akan diajukan kembali ke DPR pada 25 Oktober dan diharapkan segera mendapatkan persetujuan.
Berita Terkait:
Demokratisasi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence; AI), pada dasarnya, adalah memperluas aksesibilitas teknologi AI ke basis pengguna yang lebih luas.
Di tengah latar belakang ini, ada aspek penting yang secara halus terjalin dalam narasinya, yaitu penanganan identitas non-manusia.
"Karena kita hidup di era digital, jangan hanya menjadi konsumen, tetapi bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang lebih produktif," tambah Nezar.