Semua pihak agar bekerja sama dan berkolaborasi dalam mengatasi hoaks dan disinformasi yang bertujuan menyulut konflik dan perpecahan
Jakarta, Cyberthreat.id - Ketua DPR Bambang Soesatyo kembali mengingatkan masyarakat agar lebih kritis dan selektif dalam menerima dan menyebarkan informasi. Di era digital, kata dia, derasnya arus informasi diiringi disinformasi bisa dimanfaatkan sekelompok orang untuk kepentingan tertentu.
"Khususnya informasi yang mengandung unsur intolerasi terhadap ras dan agama, serta mengimbau masyarakat agar turut berperan aktif dalam mencegah dan memerangi isu hoaks, Sara dan ujaran kebencian di Indonesia," kata Bamsoet dalam keterangan pers, Kamis (29 Agustus 2019).
Komitmen dan keseriusan Pemerintah sangat dinantikan dalam mengantisipasi dan mengatasi penyebaran isu hoaks serta berbagai konten yang mengandung unsur sara, ujaran kebencian dan propaganda di masyarakat serta berpotensi menyulut konflik.
Bamsoet meminta semua pihak bekerja sama dan berkolaborasi dalam mengatasi derasnya alur informasi.
Ia mendukung upaya keras dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melalui tim Cyber Drone 9 (CD9) bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kepolisian melalui Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri agar mencari solusi secara bersama-sama.
"Mengambil langkah cepat dan tepat guna mengatasi maraknya penyebaran isu hoaks di dunia maya."
Kemudian, kata dia, Badan Intelejen Negara (BIN) meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi terhadap berbagai penyebaran isu hoaks, sara, propaganda dan ujaran kebencian ditengah masyarakat yang berpotensi menimbulkan gejolak dan konflik.
Untuk aparat penegak hukum, Bamsoet mendorong agar diambil langkah tegas dalam menegakkan hukum terhadap pembuat dan penyebar isu propaganda, ujaran kebencian, sara dan hoaks baik di dunia maya dan dunia nyata di tengah masyarakat.
"Mengingat, hal tersebut menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya serangkaian konflik di Indonesia."
Terakhir, Bamsoet mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk memberikan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat agar tidak mudah terprovokasi terhadap berbagai isu yang tersebar yang belum terbukti akan kebenarannya.
Demokratisasi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence; AI), pada dasarnya, adalah memperluas aksesibilitas teknologi AI ke basis pengguna yang lebih luas.
Di tengah latar belakang ini, ada aspek penting yang secara halus terjalin dalam narasinya, yaitu penanganan identitas non-manusia.
"Karena kita hidup di era digital, jangan hanya menjadi konsumen, tetapi bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang lebih produktif," tambah Nezar.