Jakarta, Cyberthreat.id - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan pemerintah hanya melakukan pembatasan atas layanan data di Papua.

Ia menegaskan bahwa Kementerian Kominfo tidak ada kebijakan black out, sementara layanan suara (menelepon/ditelepon) serta SMS (mengirim/menerima) tetap difungsikan.

Pesan itu disampaikan Rudiantara menanggapi isu negatif yang berkembang seputar Papua terutama pasca kerusuhan di Ibu Kota, Jayapura, Kamis (28 Agustus 2019). Chief RA, sapaan karib Rudiantara, menjelaskan situasi di Papua.

"Ada yang memotong kabel utama jaringan optik Telkomsel yang mengakibatkan matinya seluruh layanan telekomunikasi di beberapa wilayah Jayapura," kata Chief RA dalam keterangan pers kepada media, Jumat (30 Agustus 2019) dini hari WIB.

Chief RA juga menyampaikan bahwa Telkomsel sedang berusaha untuk memperbaiki kabel yang diputus atau melakukan pengalihan trafik agar layanan suara dan SMS bisa segera difungsikan kembali.

"Kami juga sudah koordinasi dengan POLRI/TNI untuk membantu pengamanan perbaikan di ruang terbuka," ujarnya.

Sebelumnya Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen (Purn) Hinsa Siburian, mengatakan di Symposium CIIP-ID Summit 2019 (28-29 Agustus) di Bali bahwa sasaran serangan siber ke depan akan terbagi dua yang sifatnya melumpuhkan, merusak fisik dan non-fisik.

Kalau sasaran fisik jelas merusak segala sesuatu yang bisa dilihat nyata seperti Infrastruktur Informasi Kritis Nasional (IIKN), sedangkan sasaran non-fisik bertujuan merusak pikiran masyarakat.

Kasus di Papua, kata dia, tergolong serangan siber yang ingin mengacaukan situasi, membuat konflik dan menimbulkan prasangka, kemarahan serta kebencian.

"Nah, yang paling aktual saat ini adalah serangan hoaks yang sumbernya perorangan atau kelompok dan mungkin suatu saat nanti kita akan hadapi hoaks di level state/negara. Ini yang diserang pikiran kita, cara pandang kita," ujarnya.