New York, Cyberthreat.id – Dewan Kota New York City sedang membahas rancangan undang-undang yang melarang praktik penjualan data lokasi telepon konsumen.

RUU tersebut akan mengatur bahwa operator dan aplikasi harus mendapatkan izin terlebih dulu sebelum memberikan data geolokasi yang dikumpulkan ke pihak ketiga.

Untuk implementasi aturan tersebut nantinya di bawah kelola Departemen Teknologi Informasi dan Telekomunikasi Kota. Departemen tersebut, menurut The Verge, Rabu (24 Juli 2019), akan bertugas memungut denda bagi para pelanggar.

“Pelanggar dapat didenda US$ 1.000 sekali pelangaran. Atau US$ 10.000 untuk data setiap orang yang dibagikan jika beberapa pelanggaran terjadi pada hari yang sama,” demikian tulis The Verge.

Bisnis penjualan informasi geolokasi tengah menjadi perhatian publik dalam setahun terakhir. Ini lantaran banyak investigasi yang menyoroti bagaimana data sensitif tersedia secara luas, seringkali tanpa disadari oleh konsumen. Sementara itu, Komisi Komunikasi Federal menyatakan juga sedang menyelidiki masalah tersebut.

"Jika pemerintah federal tidak akan melarang pelanggaran privasi orang yang berbahaya ini, maka kita harus melakukannya," kata Anggota Dewan Kota New York Justin Brannan.

"Saya berharap RUU segera menjadi undang-undang, sehingga kami dapat mengirim pesan bahwa praktik bisnis yang invasif dan tanpa kesepakatan seperti ini tidak terjadi di Kota New York," ia menambahkan.