Jakarta, Cyberthreat.id - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) resmi meluncurkan Government Cyber Security Insident Response Team atau dikenal juga dengan Gov-CSIRT di Ancol, Jakarta, Rabu (10 Juli 2019).

Untuk mensosialisasikan Gov-CSIRT, jajaran BSSN menggelar Focus Group Discussion (FGD) selama dua hari pada 10-11 Juli di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta. 

Peserta FGD adalah dari perwakilan seluruh stakeholder sektor pemerintah yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Wilayah I dan Pemerintah Daerah Wilayah II serta perwakilan pejabat struktural BSSN.

Kepala BSSN Letjen (purn) Hinsa Siburian mengatakan seluruh jajaran pemerintah harus memahami bahwa Gov-CSIRT merupakan jalan menuju kedaulatan siber (cyber sovereignty).

"Kalau sistem ini sudah terbentuk dan koneksinya sampai ke daerah provinsi, kabupaten/kota, saya yakin keamanan dan kedaulatan bisa diwujudkan," kata Hinsa Siburian saat memberikan sambutan membuka FGD.

Peserta FGD diantaranya adalah Pejabat struktural setingkat eselon 2 yang bertanggung jawab menangani IT beserta 1 (satu) orang staf dari 85 instansi Pemerintah Pusat.

Kemudian Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika beserta 1 (satu) orang pejabat struktural/staf yang menangani IT dari 34 Provinsi beserta Kabupaten/Kota se-Indonesia.

"Saya ingatkan, ini kita baru di pemerintahan, belum masuk sektor swasta. Itu akan kita pikirkan bersama-sama ke depan," ujarnya.

Materi yang disampaikan diantaranya Rencana Induk Keamanan Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Elektronik (PBE); Menuju Sumber Daya Manusia Keamanan Siber dan Sandi yang Tepercaya, Profesional, dan Berdaya Saing; Kebijakan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

Kemudian Dampak Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis ELektronik (SPBE) Terhadap Ekonomi Nasional; Cyber Resilience - Strategi Holistik Mengatasi Ancaman Pertahanan Kontemporer di Dunia Siber hingga Penyampaian Hasil Vulnerability Assessement Sektor Pemerintah.