Jakarta, Cyberthreat.id – Direktur Deteksi Ancaman Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Sulistyo, mengatakan, pembatasan media sosial yang dilakukan pemerintah karena untuk mengendalikan dan mengurangi dampak dari penyebaran hoaks yang dipicu dari demonstrasi kisruh pada 22 Mei.

Sebetulnya, kata dia, dari pemerintah tidak ada yang ditakuti dengan pembatasan medsos tersebut. Permasalahannya jangan sampai kejadian demonstrasi kisruh itu meluas menjadi chaos seperti di negara lain.

Berita Terkait:

• Terkait Demo 22 Mei, Pemerintah Sengaja Batasi WhatsApp
• Sampai Kapan Medsos Dibatasi? Ini Jawaban Kominfo

“Memang apa yang termonitor dari BSSN?” tanya Cyberthreat.id melalui sambungan telepon, Kamis (23/5/2019).

“Itu saya enggak bisa jawab,” tutur Sulistyo. Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa sebelum terjadi demonstrasi 22 Mei memang terpantau ada “hal-hal yang sebenarnya tidak terjadi”, tapi “dibikin-bikin terjadi.”

“Itu saja yang dikhawatirkan,” tutur dia. Ia juga tak menginginkan kejadian kekacauan di Jakarta seperti terjadi di Suriah dan Turki. Maka, pembatasan medsos itu supaya (informasi yang beredar, red) terkendali.

Berita Terkait:

• Medsos Dibatasi, Pakai VPN Gratis: Awas Data Anda Dicuri!

Seperti diketahui, pemerintah memutuskan untuk memblokir sebagian medsos menyikapi demonstrasi 22 Mei lalu. Demonstrasi yang disusupi “massa lain” itu berbuat onar dengan melempar batu, bom molotov, dan membakar kendaraan di Asrama Brimob Petamburan, Jakarta Pusat. Bentrokan tersebut mengakibatkan 737 orang luka-luka. Ada dua versi korban jiwa: versi polisi tujuh orang, versi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan delapan orang.

Medsos yang diblokir antara lain Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Twitter. Pengguna tak bisa mengirim, mengunggah dan mengunduh foto/gambar dan video, bahkan file berbentuk audio dan PDF juga mengalam kesulitan.

Berita Terkait:

• Medsos Dibatasi, Pengusaha ISP: Kita Lebih Baik dari Turki

Selama 24 jam terakhir, akses keempat medsos tersebut masih terhambat. Pengiriman teks di WhatsApp dan Twitter memang masih bisa dilakukan. Panggilan via WhatsApp juga terkadang masih mengalami gangguan. Kementerian Komunikasi dan Informati sebelumnya mengatakan bahwa lama waktu pemblokiran tersebut maksimal 2-3 hari menyesuaikan kondisi di Jakarta telah aman dan terkendali.

Apakah dengan pemblokiran tersebut ada keluhan dari operator? “Buktinya operator mendukung. Ini kan masalahnya kepentingan nasional. Enggak ada yang marah, enggak ada yang komplain. Yang marah kan yang merasa dirugikan aja. ini sifatnya kan sementara,” kata Sulistyo.